Sumatera Diklaim Milik Malaysia...???????????

JAKARTA-Malaysia kembali mengklaim Pulau Sumatera sebagai miliknya. Negeri Jiran tersebut mengklaim berdasarkan latar belakang historis menurut sudut pandang mereka sendiri.

Postingan seorang warga asal Kuching Malaysia, bernama Mohd Am, Sejarah Johor modern bermula pada awal abad ke-16 setelah pembukaan sebuah negeri baru oleh Sultan Johor kepada Sultan Mahmud Shah, sultan terakhir kerajaan Melayu Melaka yang melarikan diri dari serangan Portugis.

Mohd Am memposting tulisan yang menyebutkan kalau Pulau Sumatera seharusnya milik Malaysia. Dalam postingannya disebutkan, berdasarkan sejarah zaman Belanda, pulau Indonesia itu seharusnya menjadi bagian dari negara Malaysia.

“Kerajaan Johor berjaya mengembangkan ekonominya dan menjadi kuasa politik terpenting sesuai dengan lokasinya di laluan perdagangan timur-barat. Di zaman kegemilangan Johor, negeri ini pernah menjadi sebuah empayar (kerajaan, red) besar yang mana kekuasaannya mewarisi sebahagian jajahan takluk Melaka. Empayar Johor termasuklah sampai ke Terengganu di semenanjung, kepulauan Riau-Lingga dan sebahagian pantai timur Sumatera,” tulis postingan tersebut.

Mohd Am kemudian membeberkan sejarah mengenai kerajaan Johor yang sekarang menjadi nama salah satu kota di Malaysia, sebagai kerajaan besar yang kekuasaanya mulai dari Sungai Muar, Singapura, hingga ke Kepulauan Riau, dan sebagian pantai timur Sumatera.

“Berdasarkan fakta historik ini adalah jelas bahwa Riau-Lingga dan sebahagian besar Sumatera itu adalah Jajahan Johor.. iaitu Malaysia sekarang…,” klaimnya.

Menilik dari sejarah itu pula, daerah sebagian Sumatera dan Kepulauan Riau seharusnya menjadi milik Malaysia. Namun pada saat perjanjian antara Inggris dan Belanda, dua negara yang pernah menjajah Indonesia dan Malaysia justru menghilangkan batasan kawasan tersebut.

“Jadi Sumatera itu harus balik kepada asalnya yaitu termasuk dalam Provinsi Johor Malaysia, tetapi penjanjian Inggeris-Belanda telah memecahkan kawasan jajahan Johor iaitu Riau-Lingga dan sebagian besar Sumatera,” tutup postingan tersebut.

Namun hal itu dibantah keras oleh sejarawan Indonesia, Anhar Gonggong. “Bohong itu semua, justru Malaysia milik Indonesia,” kata Anhar seperti dilansir situs sebuah berita, Kamis (27/1).

Dikatakan Anhar, tak ada satupun klaim Malaysia yang bisa dibenarkan oleh Malaysia, termasuk Klaim pulau Sumatera. “Kalau berbicara bahwa kerajaan Johor menguasai Riau-Lingga dan Sumatera, justru itu terbalik, perlu diketahui Aceh itu menguasai Malaysia, Sultan Aceh itu menikahi salah satu putri kerajaan Johor,” kata Anhar.
Ditegaskannya, Malaysia hanya ingin melecehkan Indonesia dengan klaim-klaim mereka. “Tak ada yang benar itu, ini bisa jadi hanya pancingan agar masyarakat marah, tak perlu ditanggapi,” kata Anhar.

Negara Malaysia disebut sebagai negara sakit jiwa menyusul klaimnya terhadap sebagian Sumatera sebagai bagian dari negaranya. “Sudah sakit jiwa negara Malaysia itu, sepertinya semua warga negara Malaysia harus diperiksa kejiwaannya,” ujar aktivis Bendera Adian Napitupulu.

Menurut Adian, Malaysia adalah negara yang tidak mampu membesarkan dirinya sendiri sehingga untuk membesarkannya hanya mampu mengklaim dari seluruh kekayaan, kebudayaan dan keunikan milik negara-negara yang ada di dunia.

Adian kembali menjelaskan sudah saatnya pemerintah Indonesia khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus tegas melindungi dan mengangkat martabat. Jika memang SBY atau negara tidak mampu maka sebaiknya rakyat yang ada diperbatasan negeri Jiran itu harus melakukan perlawanan tanpa harus menunggu pemerintah.

Klaim sejarah Riau-Lingga dan sebagian besar Pulau Sumatera merupakan jajahan Kerajaan Johor tidak akan menggangu hubungan Indonesia dan Malaysia, atau memunculkan protes massif dari masyarakat.
“Enggak akan massif, kalau soal TKI atau TKW mungkin banyak protes. Tapi kalau soal yang tidak jelas dan argumennya ngawur begini tidak akan ditanggapi,” terang anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/1).

Menurutnya, klaim salah seorang warga negara Malaysia, Mohd Am tersebut tidak perlu direspon, jika tak memiliki basis data dan logika yang jelas.

Pasalnya, reaksi yang berlebihan dari masyarakat Indonesia hanya akan menjadi bahan tertawaan warga Malaysia. “Kalau reaksi kita berlebihan justru jadi bahan tertawaan orang Malaysia nanti. Mereka cukup rapi kok intelijen mereka untuk menunjukkan kita bodoh,” katanya.

Isu klaim kepemilikan atas sejumlah wilayah Pulau Sumatera yang ramai dibicarakan di forum diskusi di dunia maya hanyalah kerja segelintir orang yang ingin mengganggu keamanan di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Gubernur Riau Rusli Zainal di sela-sela tatap muka bersama para pemimpin media massa olahraga nasional di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. “Kita harus hati-hati mencermatinya, merespons, atau menyikapi isu seperti ini, baik yang datang dari negara kita maupun yang datang dari Malaysia,” kata dia, kemarin.
Rusli juga meragukan jika klaim atas wilayah di Pulau Sumatera itu datang dari Pemerintah Malaysia. “Untuk itu kita mengedepankan sikap yang lebih dewasa, kemudian mengutamakan spirit kebersamaan sebagai satu rumpun yang sampai kiamat pun tetap bertetangga,” tandasnya.

Klaim-klaim atas kekayaan budaya dan juga pulau-pulau di Indonesia yang selama ini dilakukan oleh Malaysia diduga terkait dengan situasi politik di negara tersebut. Diduga isu pengklaiman tersebut justru dibesar-besarkan oleh politisi Malaysia khususnya dari etnis Melayu.

“Kalau klaim atas Sumatera didasarkan pada sejarah, tak perlu ditanggapi. Karena memang sejarah bukan untuk diperdebatkan, sejarah tidak bisa digunakan secara semena-mena,” kata Budiawan, Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM.

Tapi Budiawan beranggapan bahwa usaha klaim-klaiman tersebut memang memiliki tujuan tertentu, yakni tujuan internal dan tujuan eksternal.

Dijelaskannya, di Malaysia ada kelompok etnis Melayu ’Kultural’ yaitu kelompok orang yang dilahirkan di Malaysia sebelum kemerdekaan. Kelompok ini disebutkan di dalam aturan perundang-undangan Malaysia.
Kelompok ini termasuk dengan Melayu yang ada di Sumatera seperti Riau. “Ada semacam impian bagi kelompok Melayu kultural ini untuk membentuk sebuah hegemoni Melayu raya kultural, akibatnya mereka sering menampilkan isu-isu klaim budaya untuk menunjukkan ke hadapan etnis di luar Melayu yang ada di negaranya seperti Cina, dan India,” kata Budiawan.

Budiawan melihat, pola-pola pengklaiman tersebut sama dan akan terus terjadi di masa mendatang. “Saya melihat ada dua kemungkinan, pertama untuk kepentingan politik internal oleh elite politisi Melayu ‘kultural’ dan kemungkinan kedua adalah untuk mengejek Indonesia karena dianggap sebagai pusat budaya Melayu secara historis, tapi tak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Ditegaskan Budiawan, isu klaim terhadap budaya Indonesia tersebut memang sangat menjanjikan. “Jadi ada kemungkinan bila isu klaim tersebut sengaja ‘dijual’ untuk kepentingan elite, polanya sama,” kata Budiawan.
Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan juga menyikapi klaim dari warga Malaysia itu. “Kalau itu masalahnya tidak usah ditanggapi lah,” ujarnya kepada wartawan usai deklarasi Gerakan Rakyat Antimafia Hukum (Geram) di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.

Kalau kita berbicara masa lalu, kata Anies, mau berapa lama menarik ke belakangnya. “Kita tarik 50 tahun, petanya sudah beda. Tarik lagi 100 tahun, petanya beda lagi. Tarik lagi 500 tahun, petanya beda lagi,” ucapnya.
“Jadi nasihat saya kepada Malaysia, jangan lihat ke belakang,” tegasnya.(net/bbs)


Selat Malaka Juga Ingin Dicaplok

Selain mengklaim Sumatera, Malaysia juga secara spesifik mengklaim wilayah di kawasan Selat Malaka sebagai wilayah Johor, Malaysia. Pekanbaru yang berbatasan dengan selat tersebut memastikan hal tersebut tidak benar.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Linmas Provinsi Riau, Zulkarnain Kadir, menyatakan sampai kapanpun Riau adalah bagian dari NKRI dan tidak pernah masuk dalam jajahan Johor.

“Mungkin Johor sudah tidak betah lagi dengan Malaysia, jadi Riau siap menampung Johor untuk masukakan dalam provinsi Riau,” kata Zulkarnain dalam perbincangan seperti dilansir sebuah situs berita, Kamis (27/1).

Mengenai klaim yang diposting sejarawan Johor Modern, Malaysia Mohn Am, bahwa dalam sejarah dari abad ke 16 atau Johor Berjaya, kekuasaannya mewarisi sebahagian jajahan takluk Malaka. wilayah Johor sampai ke Terengganu di semenanjung, kepulauan Riau-Lingga dan sebahagian pantai timur Sumatera, dia menampiknya.
“Riau ya bagian dari NKRI. Dalam sejarah, Riau merupakan kawasan Sumatera Tengah yang meliputi Sumatera Barat (Sumbar) , Riau, Kepulauan Riau, Jambi. Dan pusat sumatera tengah adalah Sumbar,” imbuhnya. “Jadi yang benar itu menurut saya Johor adalah bagian dari Riau karena letaknya dengan kita sangat dekat,” lanjutnya.
Atas klaim tersebut, pemerintah diminta tidak terprovokasi. “Kita akan pertahankan Riau sampai titik darahn
penghabisan, jika memang Johor meminta itu,” tegasnya.

Klaim Malaysia atas pulau Sumatera dinilai hanyalah klaim yang didasarkan atas dasar politik dan bukan historis seperti yang dibeberkan oleh seorang warga Malaysia di forum internasional yang khusus membahas Malaysia.
“Mereka tidak mengerti, justru kalau kita berbicara sejarah, bukankah kerajaan Johor itu banyak dibangun oleh orang-orang bugis,” kata sejarawan JJ Rizal. Dijelaskan Rizal, ketika kerajaan Hassanudin runtuh diserang oleh Aru Palaka banyak orang-orang Bugis pengikut Hasanudin yang lari ke Johor. “Banyak orang Bugis yang ekspansi ke Johor,” kata Rizal.

Dari latar belakang sejarah, diketahui pada tahun 1666 armada laut Belanda di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Speelman dan pasukan Aru Palaka Bone menyerang Hassanudin.
Namun, Rizal mengatakan harus dibedakan antara zaman pra kolonialisme dan kolonialisme. “Tak bisa seperti itu, kalau begitu bisa saja Malaysia diklaim milik Indonesia, karena ada Sriwijaya yang wilayahnya juga sampai ke Johor,” katanya

“Kalau mau klaim-klaiman, ingat kita punya Sriwijaya yang wilayahnya sangat luas,” kata Rizal.
Rizal kembali menegaskan bahwa ini hanyalah klaim politis saja dan akan terus terjadi bila pemerintah tak memperhatikan sejarah. “Pemerintah tak pernah memahami sejarah, bila tak ada perhatian klaim-klaim konyol dari Malaysia akan terus terjadi,” kata Rizal.


Sumber : Harian Sumut Pos